KEPASTIAN HUKUM WAKAF TANAH HAK GUNA BANGUNAN
Abstract views: 417
,
PDF downloads: 752
Abstract
Abstrak: Banyak orang mengira perwakafan tanah hanya bisa dilakukan jika tanah tersebut berstatus Hak Milik dan mempunyai jangka waktu yang panjang, padahal dalam peraturan wakaf yang merujuk pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentan Wakaf, adanya kemungkinan mewakafkan tanah dengan status Hak Guna Bangunan, yang tentunya wakaf ini terbatas pada jangka waktu tertentu.
Kata Kunci : Wakaf, Hak Guna Bangunan
Downloads
References
Santoso, Urip. 2012. Hukum Agraria : Kajian Komprehensif, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta; Sinar Grafika, Jakarta.
Lubis, Mhd. Yamin dan Abd. Rahim Lubis. 2008. Hukum Pendaftaran Tanah. Bandung : Mandar Maju.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
Santoso, Urip. 2014. Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik. Jurnal Prespektif Volume XIX No. 2 Tahun 2014.
Copyright (c) 2019 MIYAH : Jurnal Studi Islam

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
- All the material contained in this site are protected by law. Prohibited cite some or all of the contents of this web site for commercial purposes without the consent of the board of editors of this journal.
- If you find one or more articles contained in Miyah that violate or potentially violate copyright you own, please report it to us, via email at priciple Contact.
- Formal legal aspects of access to any information and articles contained in this journal site refers to the terms of the license Creative Commons Attribution (CC BY).
- All information contained in the nature of Academic Miyah. Miyah not responsible for any losses incurred karana misuse information from this site.

