Kedudukan Perempuan Dalam Penentuan Mahar Menurut Madhab Syafi'i Dan Madzab Hanafi

Abstrak

Menurut pemikiran mazhab Syafi, konsep mahar tidak memberatkan mempelai pria. Demikian pula pasal 31 KHI menerangkan bahwa penetapan maskawin didasarkan pada prisip kemudahan dan kesedehanaan yang dianjurkan oleh Agama Islam. Namun terkadang ada calon mempelai yang menanyakan atau memutuskan berapa mahar yang harus diberikan kepadanya. Yang bisa menimbulkan kesulitan bagi calon pengantin pria. Berbeda dengan madzhap syafi’I, madzhab Hanafi juga punya pendapat sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis kepustakaan. Sedang teknik pengumpulan data  dengan cara menelaah, meneliti, memahami dan menganalisis literatur, dokumen, yang kemudian dianalisis dengan  metode komparatif untuk menarik kesimpulan yang valid. kesimpulan menunjukkan bahwa  pada mazhab Syafi'i dan Hanafi Setiap barang atau benda yang boleh digunakan sebagai alat tukar, baik  berupa benda maupun manfaat maka juga boleh digunakan sebagai mas kawin atau mahar. Menurut mazhab Syafi'i tidak ada ketentuan pasti banyak dan sedikitnya maskawin, namun sunnahnya minimal  10 dirham dan maksimal 500 dirham. Sementara itu, menurut Imam Hanafi batas minimal maskawin sama dengan jumlah harta curian yang pencurinya wajib dipotang tangannya, yaitu 10 dirham atau 1 dinar. Sementara itu, kedudukan wanita dalam menentukan mahar adalah menjadi hak  wanita yang harus dibayarkan oleh  seorang pria sebagai bukti keseriusan cinta dan kasih sayangnya.

Kata kunci : Mahar, Madzhab Syafi’I, Madzhab Hanafi