Studi Putusan Hakim Pada Perkara Cerai Gugat Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.JS Terhadap Hak Nafkah Iddah

Abstract

Majelis Hakim dalam memutus perkara bahwa istri memiliki hak iddah (masa yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah kematian suaminya atau setelah perceraian, di mana dia tidak dapat menikah dengan pria lain) atas tuntutannya terhadap suaminya . Oleh karena itu, untuk mengetahui alasan tidak terkabulnya nusyuz (seorang istri yang secara tidak wajar menolak menuruti keinginan atau perintah suami yang sah) dalam memperoleh hak iddah dalam undang-undang perceraian Nomor 474/Pdt.G/2020 /PA.JS berdasarkan fikih dan UU Perkawinan Pasal 41 Tahun 1974. Masalah ini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan kajian putusan hakim. Hasil analisis menunjukkan bahwa Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.JS tentang masalah hak iddah dalam perceraian dimana Majelis Hakim melakukan dan memutus berbagai pertimbangan dalam memutus perkara: mantan -istri atau penggugat mendapat hak iddah hidup dari bekas suaminya atas dasar pertimbangan Undang-undang mengacu pada Pasal 149 huruf (b) KHI yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila putus perkawinan, suami wajib memberikan hidup. termasuk makanan untuk dimakan dan pakaian untuk menutupi pengeluaran istrinya selama masa iddah. Pasal 41 huruf c UU Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan suami untuk memberikan nafkah atau menetapkan kewajiban bagi istri.